Saksi Pelapor Harus Dilindungi

Misalnya saja, dalam PP tersebut disebutkan, masyarakat yang memberikan informasi valid kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal 200 juta rupiah. Di satu sisi aturan itu sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi namun di sisi lain, keselamatan pelapor terancam.

Pasalnya, Arsul tak melihat ada aturan terkait jaminan perlindungan yang diberikan kepada pelapor. Hal tersebut mengacu pada adanya ketentuan bagi masyarakat yang ingin melapor harus menyerahkan identitasnya kepada pihak-pihak terkait. "Jangan hanya karena pemberian hadiah 200 juta bagi pelapor tetapi setelah itu hidupnya menjadi penuh ancaman," tegasnya.

Bergantung Aparat

Menanggapi itu, Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar berpendapat, efektivitas PP 43/2018 tersebut bergantung kepada aparat penegak hukum dan budaya hukumnya. Ia mengatakan, sejauh mana aparat dan masyarakat sudah memiliki gambaran bagaimana merespon PP tersebut dalam pemberantasan korupsi dengan benar, sehingga ketika ada masyarakat melapor tindak pidana korupsi tidak ada tujuan tertentu atau ditunggangi oknum tertentu.

Apalagi yang dimaksud dengan premi 200 juta ripiah terhadap masyarakat yang memberikan informasi valid kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi baru bisa diterima sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), eksekusi hingga keuntungan dari kerugian negara tersebut disetor ke negara terlebih dahulu.
Halaman Selanjutnya....