RUU PPSK Harus Mengatur Penyelesaian Obligasi Rekap BLBI

RUU PPSK juga menurut Bhima disarankan mengatur skema renegosiasi bunga utang kepada kreditur di pasar keuangan. "Karena konteksnya adalah protokol krisis maka tata kelola utang pemerintah yang berisiko sistemik terhadap sektor keuangan seperti perbankan harus diatur juga," katanya.

Dia juga meminta agar belanja kementerian/lembaga lebih banyak dialokasikan untuk sektor-sektor produktif. Belanja Pemerintah ke sektor produktif akan efektif karena memberi efek berganda yang lebih besar dibandingkan belanja yang konsumtif. Misalnya, dukungan kepada UMKM akan mendorong serapan tenaga kerja dan ujungnya berkontribusi positif terhadap pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan pungutan lainnya.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi menegaskan bahwa salah satu cara memperkuat dan menyehatkan keuangan negara ialah dengan menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.

Dengan moratorium, Pemerintah punya ruang untuk mendanai program program produktif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Terlebih lagi dana bunga obligasi rekap itu sangatlah besar yang tentunya sangat bermanfaat untuk rakyat banyak.

"Pemerintah harus serius menghentikan pembayaran obligasi rekap sebagai salah satu solusi penguatan dan penyehatan keuangan negara," tegasnya.
Halaman Selanjutnya....