RUU PPSK Harus Mengatur Penyelesaian Obligasi Rekap BLBI

JAKARTA - Upaya memperkuat sektor keuangan dinilai tidak akan efektif kalau tidak dimulai dari kemauan pemerintah sendiri untuk membenahi tata kelola keuangan negara terutama belanja fiskal. Sebab, selama ini keuangan negara memiliki ruang yang sangat terbatas, padahal sangat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian salah satunya sektor keuangan.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Malang yang juga selaku Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, mengatakan, Kementerian Keuangan seharusnya mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sektor keuangan negara, termasuk penghentian pembayaran bunga obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini membebani APBN.

Pemerintah jelasnya perlu melakukan moratorium karena selama ini untuk membayar cicilan dan bunganya, Pemerintah harus menerbitkan surat utang negara ataupun menaikkan pajak yang dipungut dari rakyat.

"Jelas hal ini membebani rakyat kita. Kementerian Keuangan juga harus mempertajam belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) ke sektor yang produktif, yaitu sektor yang memberikan dampak multiplier ekonomi kepada masyarakat. "Bukan belanja konsumtif dengan mengimpor produk yang menguntungkan pihak luar negeri dan menguras devisa negara," kata Andy.

Selain itu, Kemenkeu juga perlu menghindari penarikan utang yang tidak produktif seperti untuk kebutuhan impor barang konsumsi. Hal itu terbukti hanya untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar terbatas dari kalangan menengah ke atas, tetapi membebani struktur neraca keuangan negara. "Pada akhirnya merugikan masyarakat kita yang ikut menanggung bebannya," tutur Andy.
Halaman Selanjutnya....