Rumah Dinas DPR Akan Diganti Tunjangan Uang

"Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri," ucap Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III, Ahmad Sahroni. Menurutnya, keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan untuk menempati fasilitas negara tersebut. "Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting," ujar dia.

"Dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif. Negara juga bisa memandaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya," timpal Sahroni.

Sebelumnya, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana itu telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota, tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," tukas Bambang.
Halaman Selanjutnya....