Rumah Dinas DPR Akan Diganti Tunjangan Uang

JAKARTA - Wacana penggantian rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa terus bergulir. Saat ini, hampir 80 persen anggota DPR tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan pemerintah.

"Penggantian rumah dinas dengan uang sewa sebenarnya lebih pada menghitung efektivitas. Saat ini, mayoritas anggota dewan lebih memilih untuk tinggal di luar dengan menyewa rumah atau apertemen ketimbang rumah dinas," kata anggota DPR RI, Ahmad HM Ali, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu menilai, setiap tahunnya memang pembiayaan rumah tersebut tidak sedikit yang harus ditanggung negara. Negara, ujarnya, bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain bila rumah yang diperuntukkan bagi anggota DPR tersebut tak digunakan.

"Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat. Apa lagi aturannya ada," tegasnya.

Ahmad mengungkapkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Namun yang paling mendasar soal efektivitas karena posisi rumah dinas yang berada di pusat kemacetan. Kendati jarak antara rumah dinas itu dengan kantor DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektivitas perjalanan anggota dewan.

"Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri," ucap Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III, Ahmad Sahroni. Menurutnya, keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan untuk menempati fasilitas negara tersebut. "Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting," ujar dia.

"Dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif. Negara juga bisa memandaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya," timpal Sahroni.

Sebelumnya, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana itu telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota, tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," tukas Bambang.

Bambang berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Rumah dinas juga terkadang dirasakan tidak layak oleh anggota DPR yang memiliki keluarga besar.

ion/E-3