Rumah Dinas DPR Akan Diganti Tunjangan Uang

JAKARTA - Wacana penggantian rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa terus bergulir. Saat ini, hampir 80 persen anggota DPR tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan pemerintah.

"Penggantian rumah dinas dengan uang sewa sebenarnya lebih pada menghitung efektivitas. Saat ini, mayoritas anggota dewan lebih memilih untuk tinggal di luar dengan menyewa rumah atau apertemen ketimbang rumah dinas," kata anggota DPR RI, Ahmad HM Ali, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu menilai, setiap tahunnya memang pembiayaan rumah tersebut tidak sedikit yang harus ditanggung negara. Negara, ujarnya, bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain bila rumah yang diperuntukkan bagi anggota DPR tersebut tak digunakan.

"Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat. Apa lagi aturannya ada," tegasnya.

Ahmad mengungkapkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Namun yang paling mendasar soal efektivitas karena posisi rumah dinas yang berada di pusat kemacetan. Kendati jarak antara rumah dinas itu dengan kantor DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektivitas perjalanan anggota dewan.
Halaman Selanjutnya....