Ruang Publik Terbuka Ramah Anak Didata Ulang

Pada tahun ini, Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan dana untuk pengadaan lahan pembangunan RPTRA, katanya.

"Itu tidak teranggarkan yang kemarin, tapi nanti 2019. Kan sudah pemerintahan sekarang, kalau yang sebelumnya kan transisi. Sekarang saya akan mendorong, dari dinas terkait juga mendorong pengadaan lahan," kata Sandi.

"Ada beberapa masukan bahwa mereka tertarik dengan skema tersebut, skema temporary, skema kebijakan sementara, tapi perlu ada beberapa persyaratannya," kata Wagub.

Salah satunya lahannya tetap dikuasai oleh swasta, mereka yang memelihara, mereka yang membangunnya, tapi diberikan kemudahan dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diberi pengurangan sesuai ketentuan. Kedua mungkin sebagian dari lahan tersebut bisa dipakai untuk beriklan produk - produk atau layanan yg di sekitar 20-30 persen lahan tersebut," kata Sandi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengatakan, program pembangunan RPTRA akan berakhir pada tahun ini. Pihaknya memastikan, program RPTRA itu tidak lagi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, karena tidak masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.
Halaman Selanjutnya....