RRT Raih Kursi di Mahkamah Internasional Hukum Laut

WASHINGTON DC - Tiongkok berhasil meloloskan kandidatnya dalam seleksi hakim Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS) pada Senin (24/8). Duan Jielong, lulusan sekolah hukum Universitas Columbia dan Universitas Urusan Luar Negeri Tiongkok, terpilih jadi salah satu hakim di ITLOS meskipun AS menentangnya karena menganggap pengaruh Beijing bisa semakin luas dalam organisasi internasional.

Duan yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Tiongkok untuk Hongaria itu akan duduk sebagai salah satu dari 21 hakim di ITLOS, badan hukum internasional yang bertanggung jawab untuk mengadili perselisihan terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Duan dicalonkan oleh Tiongkok untuk mewakili Asia dan memenangkan jabatan itu tanpa lawan dengan dukungan 149 dari 166 suara negara-negara anggota ITLOS, sementara 17 negara menyatakan abstain dalam pemilihan itu.

"Keberhasilan Tiongkok dalam pemilihan ini sekali lagi menggambarkan bahwa penindasan negara tertentu terhadap calon Tiongkok karena kepentingan egois, tidak dikehendaki dan sia-sia," komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, di Beijing, merujuk pada upaya Amerika Serikat (AS) pada menit terakhir untuk mengagalkan kemenangan itu.

Pada konferensi lembaga pemikir soal Laut Tiongkok Selatan (LTS) bulan lalu, diplomat utama AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell, mengatakan bahwa AS prihatin dengan pencalonan hakim ITLOS oleh Tiongkok dan mendesak negara-negara untuk tidak memilih kandidat tersebut.

Terkait pengajuan calon, AS tidak berhak untuk mengajukan kandidat untuk posisi apa pun di ITLOS karena negara itu tidak pernah meratifikasi UNCLOS. Selain itu, tidak ada negara Asia lain yang mengajukan calon lain untuk bersaing dengan kandidat dari Tiongkok.

Namun menurut pakar Hukum dari Universitas Hofstra di New York, Julian Ku, meskipun Tiongkok hanya memiliki satu hakim di ITLOS, ada potensi hakim tersebut untuk memegang posisi penting dan berpartisipasi dalam kasus-kasus tertentu yang mungkin diminati Tiongkok. "Keberadaan hakim Tiongkok di ITLOS merupakan bagian dari strategi jangka panjang negara itu untuk mengendalikan posisi kepemimpinan di organisasi internasional, dan pada akhirnya membuat mereka kurang kritis terhadap Tiongkok," ucap Ku.

Wakili Wilayah Geografis

Hakim ITLOS secara keseluruhan berjumlah 21 orang. Masing-masing harus mewakili wilayah geografis yang berbeda di dunia sesuai dengan undang-undang ITLOS. Lima hakim mewakili Asia, dan Tiongkok telah memegang setidaknya satu kursi sejak pengadilan itu dibentuk pada pertengahan '90-an.

Namun, Tiongkok mungkin memiliki kapasitas terbatas untuk mengendalikan proses di ITLOS hanya dengan satu kursi. Sementara kursi tribunal lainnya, 5 dipegang oleh perwakilan dari Afrika, 3 dari Eropa Timur, 4 dari Amerika Latin dan Karibia, 3 dari Eropa Barat, dan 1 anggota yang dapat dipilih dari Afrika, Asia, atau Eropa Barat.

Selain itu, pengadilan yang berbasis di Hamburg itu tidak terlalu aktif. Menurut laporan tahunan pada 2019, hanya ada empat kasus yang disidangkan tahun lalu, dan hanya mengeluarkan keputusan atas satu kasus.

Sementara sengketa yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir mengenai hukum laut sebenarnya tidak terjadi melalui ITLOS, tetapi melalui Mahkamah Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag.

Melalui pengadilan itu, Filipina menggugat dasar hukum klaim Tiongkok atas wilayah yang amat luas di LTS, dan pada 2016 Filipina dinyatakan menang atas klaim hak sejarah Tiongkok atas wilayah laut yang disengketakan. SB/RFA/I-1