RI Minta G20 Beri Dukungan Dana untuk Teknologi Transisi Energi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama teknologi energi bersih dengan negara-negara anggota G20 untuk mempercepat target penurunan emisi karbon dan peningkatan bauran energi di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dalam konferensi pers sidang Kelompok Kerja Transisi Energi (Energy Transitions Working Group/ ETWG) yang dipantau di Jakarta, Kamis (24/3), mengatakan dari 46 teknologi yang ada saat ini, baru enam teknologi yang terbukti kompetitif.

"Transisi ini akan membutuhkan pendanaan yang besar. Untuk itu, bagaimana 20 negara yang termasuk dalam kelompok G20 yang merupakan pemberi kontribusi 80 persen dari perekonomian dunia bisa memberikan dukungan," kata Arifin.

Indonesia, jelas Arifin, mulai berbenah dengan mengurangi pemanfaatan teknologi energi fosil yang tinggi karbon melalui program dedieselisasi. Program itu akan menyasar 5.200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar di 2.130 lokasi di Indonesia, lalu menggantinya dengan teknologi listrik tenaga gas alam, matahari, air, maupun biomassa.

Bahkan dengan teknologi yang berkembang saat ini, memungkinkan memanfaatkan energi air laut, arus pasang surut, under current, termasuk teknologi energi panas marine heat yang mulai berkembang.

"Kami minta negara-negara maju bisa menyempurnakan penelitian dan pengembangan agar temuan teknologi bisa dikembangkan menjadi teknologi yang memiliki skala industri yang kompetitif," katanya.

Dukungan Negara Maju

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radi, menegaskan momentun Presidensi G20 harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik dukungan negara-negara maju dalam upaya mendorong transisi energi di Indonesia.

"Sesuai kesepakatan Paris, harus ada kerja sama di bidang teknologi dan pengembangan kapasitas," kata Fahmy.

Ia juga berharap agar setiap investasi energi bersih yang masuk, pemerintah perlu menagih komitmen investor untuk memprioritaskan transfer teknologi kepada pekerja lokal.

Tujuannya agar importasi teknologi energi bersih ini setiap tahun berkurang, dan kemampuan SDM (sumber daya manusia) dalam negeri memproduksinya meningkat. Dengan demikian, nilai tambah energi baru terbarukan meningkat. Tidak hanya konsen pada investasi, tetapi bagaimana menekan penggunaan komponen luar dengan kandungan lokal.

Dia pun optimistis, ke depan investasi EBT akan terus meningkat, pasar juga akan semakin besar. Karena itu, investasi dan pasar yang berkembang harus sejalan dengan kemampuan memproduksi teknologi energi bersih. Sebab akan sangat sulit jika investasi meningkat, tetapi teknologi pendukungnya didominasi produk impor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, dalam siaran pers di Yogyakarta, Kamis, mengatakan hasil pertemuan merupakan sinyal positif dalam proses penyusunan komunike G20 tingkat menteri bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim berkelanjutan yang diagendakan di Jakarta pada Juni, dan Bali pada Agustus.

Laksmi mengatakan para delegasi G20 mengharapkan komunike yang disepakati memiliki pesan kuat mengajak masyarakat global laksanakan agenda global yang telah disepakati terkait penanganan masalah lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

"Negara-negara G20 juga menyarankan dan berharap di dalam komunike nanti dapat memberikan pesan yang kuat, tidak hanya kepada G20, tetapi kepada dunia bahwa forum G20 secara serius berkomitmen dan memimpin pelaksanaan agenda-agenda lingkungan hidup dan perubahan iklim global yang telah ada," katanya