RI Bisa Tiru Malaysia Investasikan Dana Haji agar Ringankan Jemaah

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapkan dapat mengembangkan setoran awal biaya haji agar memberi manfaat bagi para calon jemaah. Setoran awal bisa diinvestasikan agar meringankan jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Malaysia sudah menjalankan skema ini.

Pengamat perhajian Indonesia Moch. Jasin mengatakan, kenaikan biaya layanan, penerbangan, dan akomodasi lainnya sudah menjadi hal yang wajar. Namun yang paling penting bagaimana BPKH bisa mengembangkan dana haji yang terkumpul sehingga kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak menjadi masalah.

"Biaya naik itu wajar, tapi terpenting adalah kemampuan mengembangkan dana terkumpul itu, maka kenaikan harga ini tidak jadi masalah bagi BPKH. Mereka harus punya target kinerja, berapa triliun yang bisa dikembangkan, itu harus transparan kepada publik, lalu evaluasinya bagaimana, jangan diam-diam saja, kalau begitu apa gunanya didirikan BPKH," ujarnya dalam diskusi virtual terkait Penyesuaian Biaya Haji 2023 di Jakarta, Senin (27/2).

Jasin mengatakan, saat ini setoran awal calon jamaah haji Indonesia sebesar 25 juta rupiah sehingga dari setoran itu terkumpul 116 triliun rupiah yang dikelola BPKH. Dari dana haji tersebut, BPKH harus pintar mengelola dan mengembangkannya melalui berbagai skema sehingga biaya BPIH tidak menjadi berat ketika ada penyesuaian.

"Di sini ada kewajiban BPKH untuk melakukan pengembangan dana, untuk menginvestasikan agar dananya lebih banyak. Walaupun bukan profit oriented tetapi akan keluar nilai manfaat lebih besar. Bisa melalui sukuk atau surat berharga negara dan lainnya. Perlu diketahui, nilai manfaat itu bukan subsidi tetapi memang dana calon jamaah haji yang dikelola BPKH agar dapat meringankan biaya haji para jamaah," katanya.

Dia mencontohkan, di Malaysia juga terdapat Tabungan Haji Malaysia. Meskipun jumlah jemaah hajinya lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang merupakan terbanyak di dunia, Malaysia mampu mengembangkan dana haji melalui berbagai usaha yang dimilikinya seperti perkebunan sawit, perhotelan, dan apartemen.

"Nah, Malaysia bisa memaksimalkan dan meningkatkan itu. Dia (Malaysia) bisa memutar dan menghasilkan return dan nilai manfaat yang tinggi," ujarnya.

Selain itu, menurut Jasin, pemerintah sebenarnya juga bisa melakukan forum negosiasi agar bisa melakukan efisiensi BPIH mulai dari hotel, penerbangan, hingga nego biaya transportasi di Jedah ke Mekkah.

"Prinsip efisensi harus dimunculkan dengan cara menawar dan itu ternyata bisa dilakukan dulu saat saya di Kemenag. Kita ikut terjun dari hotel ke hotel, ada 119 hotel yang disewa, kita tanyakan harga sudah ditawar atau belum," imbuhnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut tahun 2023 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu orang. Terdiri dari 203 ribu orang calon jamaah haji reguler, dan sisanya jemaah haji khusus.

Kemenag melakukan penyesuaian BPIH 2023 menjadi Rp90,05 juta.

Dari jumlah tersebut, besaran komponen biaya haji yang harus dibayarkan calon jemaah diusulkan sebesar 55,3 persen atau Rp49,81 juta, dan 44,7 persen atau Rp40,23 juta akan menggunakan biaya dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH.

"Komponen biaya terutama direct cost memang paling menonjol dalam penyesuaian BPIH ini. Dari total BPIH sebesar Rp90 jutaan tersebut, direct cost menyerap dana paling besar mencapai Rp80 jutaan. Sedangkan untuk biaya operasional dan layanan di luar negeri maupun dalam negeri hanya sekitar 1 - 2 persen, belum termasuk makan," jelasnya.

Hilman Latief mengatakan, pihaknya terus mendorong penyelenggaraan haji yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel di masa datang.