Revisi UU Sisdiknas Libatkan Publik

JAKARTA -Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan melibatkan publik. Saat ini, draf Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas masih tahap awal yaitu perencanaan. Demikian disampaikan Kepala Badan Standarisasi, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, dalam diskusi publik, di Jakarta, Senin (28/2).

"Prosesnya masih sangat awal yaitu dalam tahap perencanaan," ujarnya. Dia menyebut, ada lima tahapan yang harus ditempuh dalam revisi UU Sisdiknas. Dia menjelaskan, Kemendikbudristek ingin menjalankan amanat UUD 1945 yang menyatakan perlu ada satu undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional. Itu alasan utama, sehingga perlu ada pengintegrasian yang lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

Anindito berharap makin banyak partisipasi publik dalam membahas RUU Sisdiknas. Menurutnya, masyarakat juga tidak perlu khawatir. Kemendikbudristek masih akan menyediakan banyak ruang untuk memberikan masukan dan kritikan. "Publik telah dilibatkan dan kami juga berharap akan lebih banyak keterlibatan rakyat dalam perancangan RUU Sisdiknas ini," tandasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menyampaikan, revisi UU Sisdiknas sudah mendesak dilakukan. Internal PGRI pun telah lama melakukan perancangan naskah perbaikan untuk revisi UU Sisdiknas.

"Kami dukung kementerian bahwa pendidikan adalah esensial bagi semua orang agar ada rasa memiliki," katanya. Meski begitu, Unifah menyebut hingga kini Kemendikbudristek belum sungguh-sungguh melibatkan PGRI dalam penyusunan RUU Sisdiknas tersebut.
Halaman Selanjutnya....