Revisi UU IKN untuk Pemerataan Pembangunan

"Supaya kawasan IKN ini punya kebermanfaatan buat masyarakat di sekitar, apalagi masalah soal pertanahan itu harus jelas. Jadi, ada beberapa catatan atau penambahan ayat-ayat yang walaupun diberi kemudahan kepada Otorita IKN, tetapi juga kita harus menjaga jangan sampai tanah dan lingkungan hidup di sana tidak terjaga dengan baik," kata Doli.

Doli menambahkan dengan disetujuinya Revisi UU IKN, DPR dapat memberikan dukungan penuh agar pembangunan Ibu Kota negara bisa dipercepat dan semua pihak juga bisa turut terlibat.

Meski demikian, dalam revisi ini tetap mengutamakan prinsip-prinsip untuk menjaga kawasan di sekitar IKN.

Komisi II DPR RI selama satu bulan terakhir telah berusaha menyelesaikan revisi UU IKN tersebut, hingga akhirnya menghasilkan 16 pasal perubahan.