“Reschedule" Tidak Selesaikan Jebakan Utang Negara Miskin

"Skema baru nanti diharapkan tidak hanya memuat reschedule (penjadwalan ulang) pembayaran seperti yang sering dikemukakan, tapi karena lemahnya negara-negara miskin ini, yang mereka perlukan adalah penghapusan utang agar tidak terus berada dalam debt trap," kata Bagong.

Lebih dari itu, struktur mereka perlu dipulihkan sejajar dengan negara-negara pemberi utang, agar punya bargaining position yang sama. Tanpa bargaining yang sama, ketimpangan kedudukan ini akan selalu menimbulkan neo kolonialisme atau penjajahan gaya baru lewat ekonomi," tutur Bagong.

Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, kepada Reuters seperti dikutip Antara, mengatakan Kerangka Kerja Bersama yang digagas Kelompok 20 ekonomi utama (G20) untuk membantu negara-negara termiskin, hanya menghasilkan kemajuan glasial karena tidak memperhitungkan 61 persen utang luar negeri negara-negara berkembang yang dipegang oleh kreditor swasta. Bagian yang dipegang oleh kreditor swasta itu jauh lebih besar daripada beberapa dekade yang lalu.

Peneliti ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan tentu pendekatan/ pengukuran utang menjadi penting dalam mengukur tingkat keamanan utang negara berkembang atau negara miskin.

Namun demikian, yang tidak kalah penting adalah bagaimana langkah bersama lembaga global dan negara maju dalam mengurangi/menghapus utang negara terutama negara termiskin.
Halaman Selanjutnya....