Regulasi Pasar Karbon Dimatangkan

JAKARTA - Pemerintah terus menggodok rencana penerapan perdagangan karbon di Tanah Air. Saat ini, peraturan mengenai perdagangan karbon masih dimatangkan sehingga nantinya dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan regulasi mengenai optimalisasi perdagangan karbon saat ini dalam proses penyelesaian. "Jadi, regulasinya dalam proses penyelesaian. Tetapi mungkin yang paling berwenang nanti tuh dari OJK sama keuangan (Kementerian Keuangan)," ujar Arifin usai mengikuti rapat terbatas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/5).

Menurut Arifin, untuk mengoptimalkan perdagangan karbon diperlukan penyiapan Sistem Registri Nasional (SRN), untuk selanjutnya dimatangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia mengatakan terkait perdagangan karbon, pihaknya di Kementerian ESDM hanya sebagai pendukung untuk menentukan sumber-sumber, suplai karbon.

Arifin menyampaikan kementeriannya ingin menjadi motor untuk model transisi hijau ke depan. Menurutnya, perdagangan karbon dapat dimulai dari skala kecil untuk kemudian dilengkapi dan disempurnakan kekurangannya.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Perubahan Iklim, perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Melalui perdagangan itu, harapannya tingkat emisi di bumi bisa berkurang, serta juga meminimalkan dampak perubahan iklim.
Halaman Selanjutnya....