Reformasi Struktural Harus Menyasar Pembiayaan Perbankan

Tapi, rakyat dikorbankan dengan bunga deposito rendah," kata Siprianus. Pemerintah sebenarnya tahu kondisi tersebut, tetapi terkesan dibiarkan dengan menutup satu mata, karena para pelakunya di sektor properti adalah kroninya. Oleh karena itu, reformasi struktural tanpa melibatkan perbankan bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan. "Ingat krisis 1998 itu terjadi karena perbankan yang difasilitasi oleh BI. Kalau sekarang ini tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, maka RI tidak akan sembuh. Sebab, kerugian besar perbankan akan menumpuk dari kredit macet. Obligasi Rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu kejahatan yang berulang-ulang," paparnya.

Dalam kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan perbankan adalah elemen penggerak utama yang tidak bisa dipisahkan dari reformasi secara keseluruhan. "Kalau reformasi hanya fokus pada sektor riil tanpa membenahi sektor keuangan/ perbankan, maka efektivitas reformasi akan terbatas dan rentan gagal karena fondasi keuangan yang rapuh," tegas Badiul. Oleh sebab itu, Badiul mengatakan bahwa sektor perbankan harus direformasi untuk mendukung inklusi keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

UMKM Terpinggirkan

Sektor perbankan, papar Badiul, memainkan peran krusial sebagai penopang utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tanpa reformasi yang menyeluruh di sektor itu, upaya reformasi struktural di bidang lain, seperti industri, perdagangan, dan sektor riil akan terhambat karena keterbatasan dukungan keuangan. Reformasi struktural pada umumnya menargetkan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas.

Namun, jika sektor perbankan tidak direformasi maka akses kredit dan pendanaan untuk sektor riil akan tetap sulit, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sering terpinggirkan dalam sistem keuangan yang tidak inklusif. "Sistem perbankan yang tidak efisien akan menghambat transmisi kebijakan moneter dan fiskal," tegasnya.
Halaman Selanjutnya....