Reformasi Struktural Harus Menyasar Pembiayaan Perbankan

» Sistem perbankan yang tidak efisien akan menghambat transmisi kebijakan moneter dan fiskal.

» Perbankan harus mampu menyediakan pembiayaan inklusif dengan menurunkan NIM sehingga cost of fund lebih murah.

JAKARTA - Reformasi struktural yang digaungkan pemerintah tidak akan efektif tanpa diikuti transformasi di sektor jasa keuangan khususnya perbankan nasional. Portofolio perbankan yang cukup besar ke properti yang kerap menjadi ajang spekulasi para debitor berpotensi memicu bubble (penggelembungan) ekonomi dengan mengerek harga properti "gila-gilaan".

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) harus diminta terbuka soal kredit properti yang tercatat sekitar 1.500 triliun rupiah. Otoritas itulah yang bertanggung jawab karena memfasilitasi bank dengan margin yang "gila-gilaan". "Reformasi struktural tidak bisa dari pemerintah saja, tapi juga dari perbankan yang telah menyalurkan kredit ke properti sampai bubble. OJK jangan mengorbankan rakyat dengan spread margin sampai 100 persen lebih, yang di negara lain itu tidak ada.
Halaman Selanjutnya....