Refleksi Pelaksanaan Desentralisasi, Mengapa Pemerataan Pembangunan Belum Berhasil?

Konsekuensi logis lainnya adalah munculnya fenomena calon tunggal yang didominasi oleh petahana, kekerabatan politik, hingga politik uang, serta berkembangnya oligarki di pemerintahan daerah. Semua konsekuensi tersebut jauh dari tujuan pilkada untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Bukan berarti harus mundur

Lalu, apakah sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti pada masa sebelum tahun 2005?

Dengan tegas, jawabannya tidak.

Walaupun pilkada belum memberikan dampak sempurna, tidak lantas kita harus mundur ke belakang.
Halaman Selanjutnya....