“Rebutan Kursi" saat PPDB Harus Dihilangkan

Pahami Juknis

Ubaid meminta, pemerintah daerah (Pemda) untuk memahami petunjuk teknis terkait PPDB. Menurutnya, tahun ini, kejanggalan baru mulai banyak terjadi seperti ketua panitia PPDB mengundurkan diri, pengumuman kelulusan yang diundur, sistem eror berhari-hari dan lain-lain.

Dia mencontohkan, di Jakarta, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria meminta penambahan kuota afirmasi sebanyak 50 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak manusiawi karena anak-anak dari keluarga tidak mampu, apalagi yang disabilitas, mereka dipaksa harus tetap ikut rebutan kursi di sekolah negeri.

"Memahami juknis PPDB saja mereka masih kebingungan, apalagi disuruh isi aplikasi online yang servernya sering error. Pasti akan menambah keruwetan baru," katanya.
Halaman Selanjutnya....