“Rebutan Kursi" saat PPDB Harus Dihilangkan

Kasus rebutan kursi pada PPDB harus dihilangkan. Hal ini terjadi karena dipicu jual beli kursi, obral sertifikat prestasi, manipulasi KK dan surat keterangan tidak mampu abal-abal.

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta agar kasus rebutan kursi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dihilangkan. Menurutnya, masalah dalam PPDB itu bukan sistem zonasi, karena tujuannya bagus untuk pemerataan akses dan juga mutu.

"Yang jadi masalah sesungguhnya adalah, sistem rebutan kursi. Sudah tahu, bangku yang disediakan memang kurang, tapi orang tua diminta untuk rebutan," ujar Ubaid, kepada Koran Jakarta, Kamis (6/6).

Dia menyebut, adanya kasus rebutan kursi memicu terjadinya jual beli kursi, obral sertifikat prestasi, manipulasi KK, dan juga surat keterangan tidak mampu abal-abal. Menututnya, transaksi busuk musim PPDB ini terjadi karena sistem rebutan kursi, yang tidak berkeadilan.

"Jika sistem rebutan ini tidak diperbaiki, maka selain masalah lama masih terjadi, masalah baru pun akan menambah daftar keruwetan saat musim PPDB tiba," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....