Putra Mahkota MBS Terlibat

Pemerintahan Presiden Joe Biden tampaknya menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai perhatian penting. Kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi yang seolah terabaikan pada pemerintahan sebelumnya, kini menjadi sorotan.

Apalagi dalam kampanye pemilihan Presiden, Biden meningkatkan perhatiannya pada soal HAM. Atas kematian Khashoggi ,dalam pidato kampanyane Presiden, Joe Biden akan membuat Arab Saudi menjadi "paria."

Kebijakan Binden sudah mulai terlihat. Laporan intelijen AS telah menemukan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) menyetujui pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018. Laporan yang dirilis pemerintahan Biden mengatakan, pangeran menyetujui rencana untuk "menangkap atau membunuh" Khashoggi.

Wartawan berusia 59 tahun itu pernah menjadi penasihat pemerintah Arab Saudi dan dekat dengan keluarga kerajaan. Tetapi dia tidak disukai dan pergi ke pengasingan di AS pada 2017. Di AS, dia menulis kolom bulanan di Washington Post dan banyak mengkritik kebijakan Pangeran MBS.

"Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul untuk menangkap atau membunuh jurnalis Jamal Khashoggi," kata laporan Office of the Director National Intelligence (ODNI) seperti dilaporkan BBC.

Direktur ODNI Avril Haines, menilai bahwa Putra Mahkota, menyetujui operasi di Istanbul untuk "menangkap atau membunuh" Khashoggi. Hal ini karena dia dianggap sebagai penguasa kerajaan yang efektif.

Laporan intelijen mencantumkan alasan untuk meyakini bahwa putra mahkota pasti telah menyetujui operasi tersebut, karena dia mengontrol pengambilan keputusan di kerajaan sejak 2017.

Kehadiran salah satu penasihatnya serta anggota dari bagian pelindungnya menjadi bukti kedua keterlibatan MBS. "Dukungannya menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri," papar ODNI.

Laporan tersebut selanjutnya menyebutkan nama orang-orang yang diduga terlibat, atau bertanggung jawab atas kematian Khashoggi. Namun demikian, belum diketahui seberapa jauh keterlibatan mereka dalam pembunuhan yang keji itu.

Otoritas Arab Saudi menyalahkan pembunuhan sebagai rogue operation atau operasi nakal oleh tim agen yang dikirim untuk mengembalikan jurnalis ke kerajaan. Pengadilan Arab Saudi mengadili dan menghukum lima orang dengan 20 tahun penjara September lalu. Pada awalnya mereka dihukum mati.

Pada tahun 2019, pelapor khusus PBB Agnes Callamard menuduh negara Arab Saudi melakukan eksekusi yang disengaja dan direncanakan terhadap Khashoggi. Dia menolak pengadilan Arab Saudi yang disebut sebagai antitesis keadilan.

Laporan tersebut yang dibuka oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, menilai bahwa Putra Mahkota (MBS) menyetujui operasi di Istanbul untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.

Laporan diakhiri dengan daftar 21 nama. Kemudian tinggal 18 nama setelah direvisi intelijen AS. Mereka dipercaya terlibat dalam pembunuhan. Sebelumnya, Sebanyak 17 orang Arab dijatuhi sanksi atas pembunuhan oleh Departemen Keuangan AS. Angkan ini bertambah pada pada hari Jumat. Pasukan yang berfungsi sebagai detail pelindung untuk MBS, yang dikenal sebagai "Pasukan Harimau," juga dikenai sanksi.

Semenyara itu, Kementrian Luar Negeri juga mengumumkan 76 orang Arab yang tidak disebutkan namanya akan dilarang ke AS di bawah "Larangan Khashoggi." Namun pemerintah Arab Saudi segera menanggapi laporan tersebut pada hari Jumat dan mengkritik kesimpulannya.

"Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negative. itu salah dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan kerajaan. Laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan tidak akurat," demikian rilis kerajaan.

hay/G-1