Presiden Sesalkan Lagi Mental Pejabat yang Doyan Impor

Oleh sebab itu, belanja pemerintah pusat dan daerah, kata Jokowi, harus pertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.

Kepala Negara dalam kesempatan itu pun meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar terus mengawal supaya produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani 1.000 pelanggan, karena ada pesanan dari pemda dan pemerintah pusat 10.000, mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, perluas industrinya, dia akan tambah tenaga kerja. Artinya APBN, APBD bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini," kata Presiden.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, pada kesempatan itu menyatakan sampai triwulan I-2022, produk impor masih mendominasi e-katalog. Namun, kondisi berangsur membaik setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi e-katalog nasional walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi," kata Yusuf.
Halaman Selanjutnya....