Pemerintah Belum Serius Membangun Kemandirian Pangan

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai realisasi impor beras melalui Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional mengundang reaksi dari para pemerhati pangan di Tanah Air. Pernyataan tersebut dinilai semakin menjauhkan Indonesia dari upaya mencapai swasembada pangan.

Jokowi saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5), mengatakan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen.

"Nggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang dari mana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Nah itu tidak mudah," kata Presiden seperti dikutip dari Antara.

Data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi impor beras sudah mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton. Berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras di Indonesia tahun ini mencapai 31,2 juta ton. Hal itu berarti impor beras Indonesia yang sudah direalisasikan mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan nasional.

Menanggapi pernyataan Presiden, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan Presiden semestinya tidak pernah mengecilkan angka impor beras. Sebab faktanya, kekurangan pasokan nasional yang ditutup dari importasi membuat Indonesia makin jauh dari swasembada beras.
Halaman Selanjutnya....