Presiden: Rakyat Pantas Kecewa dengan Perilaku Hedonis Aparatur Negara

"Saatnya sekarang memasukkan etika, keteladanan pemimpin, ke dalam tunjangan kinerja. Revolusi mental yang dulu didengungkan Presiden Jokowi harus diwujudkan dengan melakukan penilaian para pemimpin," papar Hempri.

Kementerian Keuangan tambahnya harus menjadikan peristiwa itu sebagai titik tolak perubahan mendasar pada etik kepegawaian di seluruh jajaran direktorat. Sebagai ujung tombak pemasukan negara, direktorat pajak seharusnya bisa memberi rasa puas bagi pembayar pajak karena pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kembali memakmurkan rakyat.

"Tunjangan kinerja harus menyentuh aspek kualitatif perilaku para pemimpin bukan cuma capaian kuantitatif pajak yang berhasil dihimpun," kata Hempri.

Review Tunjangan Kinerja

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan kekecewaan rakyat sebaiknya direspon secara nyata oleh Presiden, misalnya dengan melakukan review Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Halaman Selanjutnya....