PPKM Darurat Dinilai Efektif Menahan Penyebaran Covid-19

Luhut juga tegas mengingatkan para kepala daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat. Kepala daerah terancam diberhentikan sementara jika tidak melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat.

"Ini penting. Dalam hal gubernur, bupati dan walikota tidak melaksanakan ketentuan pengertian aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai pemberhentian sementara sebagaimana diatur pasal 68 ayat 1 dan 2 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

14 Aturan PPKM Darurat di Jawa dan Bali*

1. Sektor non-esensial 100 persen work from home (WFH).

2. Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan daring.
Halaman Selanjutnya....