Politik "Celeng"

Alasannya karena data di Kemendagri itu data name by name, address by address, berbeda dengan BPS yang menggunakan data proyeksi saja. Sesuai dengan amanat UU, maka data biometrik berupa wajah, sidik jari dan iris/retina mata termasuk data pribadi penduduk yang wajib disimpan, dilindungi, dijaga kebenarannya, dan kerahasiannya oleh negara.

Ketika tanggung jawab terhadap amanat undang-undang banyak dipertanyakan, termasuk cara menyimpan data pribadi penduduk, menjaga kebenarannya, dan melindungi kerahasiaannya, maka ini termasuk kritik atas kelemahan etika publik. Sebuah kebijakan publik haruslah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Etika bisa berperan menjadi jembatan antara norma-norma moral dan tindakan. Ini juga pegangan untuk mencegah konflik kepentingan dan pelanggarn-pelanggaran yang bisa jadi memang telah direncanakan sejak awal.

Akankah kita terus membiarkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara digerogoti oleh mereka berwatak celeng yang rakus dan tak kunjung kenyang? Semestinya, bangsa Indonesia mulai bangkit menyatukan tekad untuk memerangi korupsi karena jelas-jelas merugikan bangsa negara. Rakyat harus melihat korupsi sebagai musuh bersama.

Rakyat harus segera menuntaskan pemberantasan korupsi agar bangsa ini bisa segera bersama-masa pindah ke episode penegakan keadaban. Ini seperti digambarkan Joko Pekik dalam lukisan lain, Berburu Celeng. Negara dalam tahap ini terus memproses dan menangkapi para koruptor serta menghentikan perbuatan-perbuatan keji mereka demi menyelamatkan bangsa.

Penulis seorang rohaniwan