Politik "Celeng"

Untuk bisa mengatur kegiatan masyarakat, termasuk politik, sudahlah pasti bahwa hukum, aturan, dan norma harus dirumuskan. Seperti pemikiran Immanuel Kant, di sini moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan. Moralitas yang merupakan suatu praksis dalam pengertian objektif, seharusnya kembali dijadikan sebagai acuan bertindak, berkewajiban, dan bertanggung-jawab dalam kehidupan berpolitik.

Tidak bisa tidak, setiap kebijakan politik haruslah memperhatikan dimensi moral. Dia harus selalu diperhatikan dampak sebuah kebijakan politik, terutama secara sosial dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik, termasuk anggota dewan, seharusnya selalu menjaga perilaku yang bermoral. Kalau tidak, risikonya sangat tinggi. Mereka akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi), bahkan melegalkan segala cara. Dimensi moral berkaitan erat dengan "boleh atau tidak boleh". Jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

Etika Politik

Etika politik tidak hanya menyangkut perilaku para politikus, tetapi berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak dia sebagai etika politik, individual, sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus merupakan etika institusional dan keutamaan.

Kembali pada masalah kependudukan, seperti diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat (4) UU No 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....