PM Nepal akan Melakukan Kunjungan Resmi ke Tiongkok

KATHMANDU - Perdana Menteri Nepal akan mengunjungi Tiongkok bulan depan, kata kementerian luar negeri negara itu pada hari Jumat (29/11). Praktik yang tak biasa dilakukan oleh para pemimpin republik Himalaya itu yang selalu mengunjungi India untuk tujuan pertama mereka.

Khadga Prasad Sharma Oli, yang Kembali berkuasa pda bulan Juli lalu, pada hari Selasa bertolak untuk perjalanan empat hari dan diperkirakan akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Li Qiang.

Oli, yang menjabat sebagai perdana menteri untuk ketiga kalinya tahun ini, sebelumnya berupaya menyeimbangkan kedua negara tetangga Nepal yang kuat tersebut tetapi lebih memihak Beijing dalam upayanya untuk mengurangi ketergantungan historis negaranya pada New Delhi.

"Kunjungan ini akan difokuskan pada penerapan perjanjian sebelumnya yang melambat karena pandemi dan perubahan politik di Nepal," kata Pradeep Gyawali, wakil sekretaris Partai Komunis Nepal-Marxis Leninis Bersatu (CPN-UML) pimpinan Oli kepada AFP.

Gyawali mengatakan pembahasan kedua pemimpin akan mencakup kesepakatan investasi sebelumnya termasuk untuk pembangunan bandara internasional yang baru saja selesai di pusat wisata Pokhara, bahwa pinjaman Tiongkok yang menjamin proyek tersebut dapat diubah menjadi hibah.

Media Nepal melaporkan bahwa Oli kemungkinan memilih Beijing sebagai tujuan pertamanya karena tidak adanya undangan resmi dari New Delhi.

India-Tiongkok sama-sama memiliki pengaruh di Nepal, meskipun India memiliki pangsa perdagangan dan pengaruh yang lebih besar.

Tahun fiskal lalu, India menyumbang hampir 65 persen dari total perdagangan Nepal, menurut data bea cukai.

Sebaliknya, pangsa perdagangan Tiongkok sekitar 15 persen, meskipun perusahaan Tiongkok memimpin dalam beberapa industri termasuk 70 persen pangsa pasar kendaraan listrik Nepal.

India memiliki investasi asing tertinggi di Nepal, yang menanamkan lebih dari US$750 juta tahun lalu, sementara Tiongkok berinvestasi lebih dari US$250 juta, menurut bank sentral Nepal.

"Kedua tetangga kita seharusnya menghormati fakta bahwa Nepal memang menyimpan kekhawatiran terhadap negara-negara kecil sebagai negara yang diapit oleh dua kekuatan dunia," kata Akhilesh Upadhyay dari lembaga pemikir IIDS yang berkantor pusat di Kathmandu kepada AFP.

"Namun, pilihan kita harus didasarkan pada kepentingan nasional. Kita tidak boleh merasa terjebak dalam persaingan antarnegara adidaya."