Berselisih dengan Inggris, Apple Hapus Alat Keamanan Data dari Pelanggan

JAKARTA - Apple mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menghapus alat keamanan data tingkat tertinggi dari pelanggan di Inggris, setelah pemerintah negara itu menuntut akses ke data pengguna.

Perlindungan Data Lanjutan (ADP) artinya hanya pemegang akun yang dapat melihat item seperti foto atau dokumen yang mereka simpan secara daring melalui proses yang dikenal sebagai enkripsi ujung ke ujung.

Namun awal bulan ini pemerintah Inggris meminta hak untuk melihat data tersebut, yang saat ini bahkan Apple tidak dapat mengaksesnya.

Apple tidak berkomentar saat itu tetapi secara konsisten menentang pembuatan "pintu belakang" dalam layanan enkripsinya, dengan alasan jika hal itu dilakukan, hanya masalah waktu sebelum pelaku kejahatan juga menemukan cara masuk.

Kini raksasa teknologi itu telah memutuskan ADP tidak akan dapat lagi diaktifkan di Inggris.

Artinya, pada akhirnya tidak semua data pelanggan Inggris yang disimpan di iCloud, layanan penyimpanan awan Apple, akan dienkripsi sepenuhnya.

Data dengan enkripsi standar dapat diakses oleh Apple dan dapat dibagikan kepada penegak hukum, jika mereka memiliki surat perintah.

"Kami tidak mengomentari masalah operasional, termasuk misalnya mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan pemberitahuan semacam itu,” kata Kementerian Dalam Negeri Inggris kepada BBC.

Dalam sebuah pernyataan, Apple mengatakan pihaknya "sangat kecewa" karena fitur keamanan tersebut tidak lagi tersedia bagi pelanggan di Inggris.

"Seperti yang telah kami katakan berkali-kali sebelumnya, kami tidak pernah membuat pintu belakang atau kunci utama untuk produk kami, dan kami tidak akan pernah melakukannya," lanjutnya.

Layanan ADP bersifat opt-in, artinya orang harus mendaftar untuk mendapatkan perlindungan yang diberikannya.

Mulai pukul 15.00GMT pada hari Jumat, setiap pengguna Apple di Inggris yang mencoba menyalakannya akan menemui pesan kesalahan.

Akses pengguna yang ada akan dinonaktifkan di kemudian hari.

Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mendaftar ADP sejak tersedia bagi pelanggan Apple Inggris pada bulan Desember 2022.

Profesor Alan Woodward, pakar keamanan siber di Universitas Surrey, mengatakan hal itu merupakan "perkembangan yang sangat mengecewakan" yang merupakan "tindakan merugikan diri sendiri" yang dilakukan oleh pemerintah.

"Yang dicapai pemerintah Inggris hanyalah melemahkan keamanan dan privasi daring bagi pengguna yang berbasis di Inggris," katanya kepada BBC. Inggris "naif" karena "berpikir mereka dapat memberi tahu perusahaan teknologi AS apa yang harus dilakukan secara global".

Pakar privasi daring Caro Robson mengatakan, menurutnya hal ini "belum pernah terjadi sebelumnya" bagi sebuah perusahaan untuk "hanya menarik produknya alih-alih bekerja sama dengan pemerintah".

"Akan menjadi preseden yang sangat, sangat mengkhawatirkan jika operator komunikasi lain merasa mereka bisa begitu saja menarik produk dan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah," katanya kepada BBC.

Apa yang Diminta Inggris?

Permintaan tersebut diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Investigasi (IPA), yang mengharuskan firma untuk memberikan informasi kepada lembaga penegak hukum.

Apple tidak mengomentari pemberitahuan tersebut dan Kementerian Dalam Negeri menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal keberadaannya, tetapi BBC dan Washington Post berbicara kepada sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.