PM Jepang: Invasi Russia ke Ukraina Tindakan Injak-injak Piagam PBB

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, mengecam invasi Russia ke Ukraina yang mengganggu stabilitas tatanan internasional dan mengatakan bahwa aturan hukum seperti Piagam PBB harus berada di atas pemaksaan kekuasaan.

"Invasi Russia ke Ukraina adalah tindakan yang menginjak-injak filosofi dan prinsip piagam PBB.... Itu tidak boleh ditoleransi," kata Kishida saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (20/9).

Seperti dikutip dari Antara, Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang pernah mengalami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Russia. Russia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Tidak lama setelah itu, Presiden Russia, Vladimir Putin, secara tidak langsung mengemukakan tentang kemungkinan serangan nuklir.

Pada Agustus, seorang diplomat Russia mengatakan di PBB bahwa konflik di Ukraina tidak menjamin penggunaan senjata nuklir oleh Russia, tetapi Moskwa dapat memutuskan untuk menggunakan senjata itu sebagai tanggapan atas "agresi langsung" dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atas invasi tersebut.

"Ancaman senjata nuklir, seperti yang dilakukan Russia kali ini, apalagi penggunaannya, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keselamatan komunitas internasional, dan tidak pernah bisa diterima," kata Kishida.

Dalam pidatonya, Kishida menegaskan kembali bahwa dia siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, untuk menyelesaikan masalah mengenai program senjata nuklir dan rudal Pyongyang.

PM Jepang itu juga menyatakan siap untuk membahas kasus penculikan warga Jepang beberapa dekade lalu dan untuk menormalkan hubungan diplomatik Jepang dengan Korut.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membahas perang di Ukraina dalam sebuah wawancara yang direkam pada Minggu (18/9) mengatakan Presiden Russia, Vladimir Putin "bersedia mengakhiri (perang) ini sesegera mungkin.

Bahas Sejumlah Isu

Erdogan berbicara kepada PBS NewsHour untuk memabahas sejumlah isu terkini sebelum menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang ke-77 di New York.

"Di Uzbekistan saya bertemu dengan Presiden Putin dan kami mendiskusikan banyak hal dengannya, dan ia benar-benar menunjukkan kepada saya bahwa ia bersedia mengakhiri (perang) ini sesegera mungkin. Itu kesan yang saya dapat karena keadaan saat ini cukup bermasalah," ujarnya.

Erdogan mengatakan "tidak ada invasi yang dapat dibenarkan. Tindakan invasi tidak bisa dibenarkan." Ia menambahkan bahwa ia telah meminta Putin mengembalikan wilayah yang dikuasainya kepada "pemilik yang sah".

"Ketika kita berbicara tentang kesepakatan resiprokal, inilah yang kami maksud. Apabila perdamaian akan dibangun di Ukraina, tentu saja pengembalian wilayah yang diinvasi akan menjadi sangat penting. Inilah yang diharapkan. Inilah yang diinginkan. Putin telah mengambil langkah-langkah tertentu. Kami sudah mengambil langkah-langkah tertentu. Tanah yang diinvasi akan dikembalikan ke Ukraina," tambahnya.

Turki telah menjaga hubungan hangat dengan Russia daripada negara-negara Uni Eropa lainnya.

Erdogan juga menyinggung soal Swedia dan menyebut negara itu sebagai "tempat lahirnya terorisme".