Pilkada dan Transaksi Mencurigakan

Moratorium

Sementara itu, persoalan izin tambang bisa menggumpal dan kian sulit diselesaikan. Ada langkah-langkah yang perlu diamb i l seperti moratorium (penghentian sementara) perizinan tambang. Ini mesti ditempuh demi memperbaiki tata kelola. Tiap daerah yang pengelolaan sumber daya alamnya masih centang perenang mau tak mau mesti membereskan lebih dulu tanggung jawabnya sebelum membuka IUP baru.

Provinsi Aceh punya preseden bagus dalam hal ini. Sudah tiga tahun (2014-2017), provinsi yang pernah didera tsunami hebat itu memoratorium izin tambang demi membenahi tata kelola, rencana tata ruang dan pemulihan lingkungan. Hasilnya, dalam masa itu, 138 IUP dengan luas 841 ribu hektare menyusut menjadi 317 IUP dengan luasan 156 hektare.

Lalu yang terakhir, aliran dana kampanye mesti dibuat dalam transparansi yang ketat. Tiap transaksi pun mestinya dibatasi. PPATK telah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk membatasi transaksi tersebut dan sudah menyerahkannya ke presiden untuk dibahas. Ada alasan-alasan kiranya perlu mendukung PPATK mendorong pembatasan transaksi uang kartal antara lain mengingat adanya peningkatan tren transaksi uang kartal itu sendiri.
Halaman Selanjutnya....