Pilkada dan Transaksi Mencurigakan

Tak jauh berbeda dengan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010 juga, pemerintah daerah setempat membuat peningkatan penerbitkan IUP yang signifikan dari jumlah IUP dibanding tahun sebelumnya. Dari 7 IUP tahun 2009 ke 54 IUP pada tahun berikutnya.

Peraturan terbaru tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara memperlebar jangka waktu permohonan perpanjangan IUP. Paling cepat lima tahun dan selambat-lambatnya satu tahun sebelum berakhirnya izin. Pemerintah pusat merevisi dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mengurus permohonan perpanjangan guna memperlancar pengembangan investasi tambang.

Sebelumnya, jangka waktu permohonan paling cepat diberikan dua tahun sebelum kedaluwarsa. Tapi dengan ini jelas makin banyak lagi IUP yang bisa digarap oleh para pemegang kuasa. Tak sedikit kepala daerah dijerat KPK dalam kasus korupsi tambang. Saat ini kewenangan pemberian izin memang tidak lagi di tingkat kabupaten/ kota namun pemerintah provinsi. Tapi pemegang baru kewenangan itu juga tak jauh beda tabiatnya.

Putusan terbaru Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (8/3) memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dengan hukuman 12 tahun penjara. Yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi sebesar 40,268 miliar rupiah untuk pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara.

Partai politik sebagai lembaga penyuplai koruptor terbanyak tak punya daya untuk memunculkan pemimpin yang sudah dikenal masyarakat. Ini penting untuk menghemat biaya baliho, iklan, pencitraan, politik uang dan segala macamnya untuk yang biasa untuk memperkenalkan calon yang belum populer.
Halaman Selanjutnya....