Petaka di Balik Baunya Limbah Padat Non-B3 Bernilai Ekonomi

Limbah yang menjadi rebutan itu, tambah Bagong, popular dengan sebutan limbah padat bernilai ekonomi non-B3. Ada daerah yang mengaturnya. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 9/2007 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) Yang Bernilai Ekonomis (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007).

Bagong menjelaskan ada orang-orang Dinas di Kabupaten Bekasi yang ikut bermain di sektor limbah padat bernilai ekonomi, dengan menggunakan pengangkutan truk-truk Pemda. Karena memang ada uangnya. Masukan uang tiap bulan pasti. Apakah uang tersebut masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) atau masuk ke kantong pribadi? Konteks ini perlu diteliti lebih dalam. Mestinya perlu ada audit khusus. Transparansi anggaran harus diterapkan di sini.

Kasus perebutan sampah, tambah dia, bisa terjadi di wilayah Jabodetabek dengan model yang sama atau berbeda. Ada yang tampak vulgar, kasar dan ada yang perlahan tersembunyi. Orang-orang Pemda menggunakan tangan-tangan warga, organisasi pemuda, ketua lingkungan.

Tentu berbeda dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diatur dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dll. Di sini pun ada perebutan antara pemerintah kabupaten/kota versus komunitas pengolah sampah.

Model perebuatan, pihak komunitas warga melakukan kerja sama dengan pihak real estate/ perumahan, pasar, mal, restaurant atau lainnya. Sampah diangkut ke tempat yang disediakan tiap hari atau berapa hari sekali, kemudian dipilah diambil sampah an-organiknya, seperti berbagai jenis plastik, kertas, logam, beling, karet, busa, dan kayu.
Halaman Selanjutnya....