Perusahaan Tiongkok Kembali di "Blacklist" Amerika

HONG KONG - Saham Xiaomi pada Jumat (15/1) anjlok setelah Amerika Serikat (AS) memasukkan perusahaan teknologi raksasa itu dan sejumlah perusahaan Tiongkok lainnya ke daftar hitam. Langkah itu dilakukan karena pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump berharap bisa mewariskan perang dagang AS melawan Tiongkok.

Beijing segera membalas sanksi terbaru itu dengan menuduh AS telah menyalahgunakan kekuasaan negara dengan menindak perusahaan Tiongkok tanpa alasan.

Penambahan daftar hitam di menit-menit terakhir adalah puncak dari kebijakan diplomatik dan perdagangan agresif Donald Trump selama empat tahun terhadap Tiongkok. Dengan hanya sisa enam hari sebelum Trump meninggalkan Gedung Putih, para pejabat AS membuat serangkaian pengumuman yang menargetkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang diperangi, termasuk raksasa minyak negara CNOOC, Xiaomi, dan media sosial yang populer yaitu TikTok.

Xiaomi yang tahun lalu mengambil alih posisi Apple untuk menjadi produsen ponsel pintar terbesar ketiga di dunia adalah satu dari sembilan perusahaan yang diklasifikasikan oleh Pentagon sebagai perusahaan yang terkait dengan militer Tiongkok.

Dengan keputusan Pentagon itu, berarti investor AS tak akan bisa membeli saham Xiaomi dan pada akhirnya harus melakukan divestasi kecuali perintah itu dibatalkan oleh pemerintahan AS baru yang dipimpin oleh Joe Biden.

Sejauh ini, Xiaomi adalah salah satu perusahaan terbesar yang masuk daftar hitam dan setelah pengumuman, sahamnya di Hong Kong anjlok lebih dari 10 persen pada penutupan perdagangan Jumat. Raksasa chip AS, Qualcomm, adalah investor utamanya.

Produsen ponsel pintar itu membantah memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. "Kami sedang meninjau kembali konsekuensi potensial dari aksi terbaru AS itu," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan.

Lawan Peleburan

Sementara itu Kementerian Pertahanan AS menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk melawan strategi peleburan antara militer-sipil Tiongkok yang memungkinkannya mengakses teknologi kunci dan data keamanan.

Tindakan serupa telah dilakukan oleh AS terhadap perusahaan teknologi lain termasuk Huawei dan raksasa chip SMIC, yang menyebabkan kemampuan mereka untuk mengimpor teknologi utama dan bersaing secara internasional terhambat.

"Pemerintahan Trump telah memperluas konsep keamanan nasional dengan menyalahgunakan kekuasaan negara dan berulang kali menindak perusahaan Tiongkok tanpa alasan. Tiongkok dengan tegas melawan hal itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian.

Pada November, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga AS berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang dianggap memasok atau mendukung militer dan aparat keamanan negara itu. Perintah itu juga mendapat kecaman dari Beijing.

Pada Kamis (14/1), secara terpisah Kementerian Perdagangan AS juga merilis daftar entitas terlarang yang menargetkan perusahaan seperti CNOOC dan Skyrison, yang mengembangkan peralatan untuk militer.

"CNOOC masuk daftar karena terlibat dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan, dan karena upaya agresif untuk memperoleh kekayaan intelektual dan teknologi yang sensitif untuk militer," pungkas Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross. SB/AFP/I-1