Persulit Bangun Tempat Ibadah Intoleransi Paling Parah

Intoleransi paling parah adalah menghalang-halangi pihak lain untuk beribadah atau membangun tempat ibadah. Maka, sayang sekali jika di negeri ini masih sering terjadi kasus tersebut, seperti kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, belum lama ini.

Oleh karena itu, jika memang hendak mengikis intoleransi yang makin meluas dan kompleks di negeri ini, pemerintah bersama segenap masyarakat perlu mendiskusikannya dengan rasional. Diskusi perlu digelar di tiap rukun tangga (RT). Selain itu, semua pihak perlu menghapus kesan buruk bahwa di negara ini beribadah atau membangun tempat ibadah sangat sulit (bagi kaum minoritas).

Sebaliknya membangun tempat hiburan sangatlah mudah. Semua pihak juga perlu mengerti bahwa ibadah sudah jelas sebagai manifestasi untuk meningkatkan iman kepada Tuhan (sesuai dengan agama masing-masing). Sedangkan hiburan fungsinya berbeda. Ini lebih sebagai tempat mencari hiburan duniawi.

Malahan bisa-bisa kadang disalahgunakan. Sangata disesalkan, kasus kekerasan terkait aktivitas ibadah atau pembangunan tempat ibadah masih saja terus terjadi. Sebab, hal itu menimbulkan kesan negeri ini masih adanya pemasungan terhadap kekebasan beragama. Padahal, UUD 1945 dengan tegas menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara Indonesia.

Pemerintah sudah selayaknya memberlakukan peraturan mendirikan tempat ibadah dengan pertimbangan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, peraturan harus dapat diterima semua pihak, jika situasi dan kondisi yang ada memerlukannya. Sebagai contoh, jika di suatu kawasan perumahan ada sejumlah umat beragama yang membutuhkan tempat ibadah, sedangkan di sekitar perumahan tersebut tidak ada tempat ibadah, maka rumah seorang warga bisa digunakan sebagai tempat ibadah untuk menjalankan ibadah bersama, meski jumlah mereka hanya beberapa orang.
Halaman Selanjutnya....