Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus
Pesta Demokrasi -- Pers Mesti Kawal Proses Hukum Pelanggaran Agar Demokrasi Jurdil

Pers Harus Jadi Referensi Utama Pemilih di Pemilu 2024

Foto : ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pers dan Pemilu Serentak -- Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan), Anggota KPU Mochammad Afifuddin (tengah) dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjadi narasumber dalam seminar di Jakarta, Kamis (26/1). Seminar tersebut mengangkat tema Pers dan Pemilu Serentak 2024.

A   A   A   Pengaturan Font

Pers harus menjadi referensi utama bagi pemilih sehingga pilihannya pada Pemilu 2024 didasari pertimbangan kepentingan NKRI bukan sentiment pribadi atau kelompok.

JAKARTA - Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopohukam) Janedjri M. Gaffar mengingatkan pers harus menjadi referensi utama bagi para pemilih mengenai seluruh informasi pemilu pada Pemilu Serentak 2024.

"Pers harus menjadi referensi utama agar pilihan rakyat pada Pemilu Serentak 2024 mendatang didasari oleh pertimbangan kepentingan keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa; bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok," kata Janedjri saat membacakan pidato kunci dari Menkopolhukam Mahfud MD dalam seminar "Pers dan Pemilu Serentak 2024" di Jakarta, Kamis (26/1).

Dengan demikian, lanjut Janediri, segenap insan pers di Tanah Air dituntut memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran strategis dan sentral, seperti bertindak selektif dalam memilih narasumber yang kompeten dan bertanggung jawab serta memilih judul dan sudut pandang berita secara konstruktif.

Langkah itu pun akan berperan besar dalam mencegah terjadinya praktik dan fenomena clickbait, yakni membuat judul berita yang bombastis, namun tidak sesuai dengan isi beritanya. "Semua itu tentu harus disertai pula dengan kemampuan para wartawan di lapangan yang dibekali dengan kemampuan teknis dan wawasan yang memadai," jelasnya.

Sejauh ini, menurut dia, penyelenggaraan pemilu rentan menimbulkan konflik atau pembelahan sosial karena dipenuhi dengan informasi bohong atau hoaks yang memecah-belah persatuan masyarakat.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top