Perlu Mendorong Solidaritas Pangan Dunia

kedaulatan pangan tiap negara terganggu, mulai dari input produksi, proses, teknologi, dan pascaproduksi yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar dunia.

"Pemerintah yang tergabung dalam G20 bisa mengimbangi dampak ekonomi sosial politik yang sudah menggurita ini dengan mendesain solidaritas pangan dunia, pendekatan pembangunan dan pemenuhan hak atas pangan," kata Ahmad Yakub kepada Koran Jakarta, Rabu (29/6).

Kebijakan pembangunan pangan dunia haruslah dipimpin oleh lembaga pemerintah dengan mengutamakan kepentingan hak atas pangan, baik produsen pangan, yaitu petani kecil, nelayan, masyarakat adat dan peternak kecil serta tentunya konsumen berpendapatan rendah.

G20 dapat memimpin untuk menyelenggarakan pembangunan pertanian yang agroekologis, berkelanjutan dengan teknologi yang ramah lingkungan, ramah modal, dan produktivitas tinggi.

"Demikian juga mengawal agar adanya mekanisme perdagangan pangan dunia yang lebih adil dan supply chain yang setara antarnegara di dunia. Indonesia bisa menularkan semangat gotong royong dalam menghadapi situasi ekstrem rawan pangan. Untuk itu, perlu kerja sama pembangunan yang berbasis solidaritas dan sosial bisnis," kata Yakub.
Halaman Selanjutnya....