Perkuat Pemasaran, Tiongkok Luncurkan Pedoman Pengembangan Pasar Nasional Terpadu

Beijing - Badan perencana ekonomi utama Tiongkok merilis sebuah pedoman untuk membangun pasar nasional terpadu, yang akan menghapus berbagai hambatan pasar untuk menggenjot permintaan domestik sembari meningkatkan keterbukaan.

Pedoman yang diterbitkan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) Tiongkok, Selasa (7/1), bertujuan mendorong semua daerah dan departemen pemerintah untuk mempercepat integrasi mereka ke dalam pasar nasional terpadu dan aktif mendukung pembangunannya.

Langkah-langkah utama yang diuraikan dalam pedoman itu mencakup penyatuan institusi yang mendasarinya dan aturan pasar, meningkatkan konektivitas infrastruktur pasar yang berstandar tinggi, membangun pasar terpadu untuk berbagai material dan sumber daya, memajukan integrasi pasar barang dan jasa yang berstandar tinggi, meningkatkan regulasi yang adil dan terpadu, serta mengatasi persaingan pasar yang tidak sehat dan intervensi yang tidak tepat.

Konsep pasar terpadu bukanlah hal baru di Tiongkok. Pada 2013, negara itu mengumumkan rencana kerja untuk menghapus blokade regional dan mendirikan sistem pasar terbuka. Dorongan itu mendapatkan momentum pada Maret 2022 saat otoritas pusat menerbitkan berbagai pedoman yang menyerukan percepatan kemajuan.

Belum lama ini, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (Central Economic Work Conference) yang krusial, yang digelar pada bulan lalu, mengumumkan perumusan sebuah pedoman untuk membangun pasar nasional terpadu sebagai tugas utama untuk 2025.

Liu Rihong, seorang pejabat dari Kantor Riset Dewan Negara Tiongkok, menyatakan bahwa permintaan domestik yang relatif lemah, terutama dalam konsumsi, menjadi hambatan vital bagi sirkulasi ekonomi.

Liu menekankan bahwa membangun pasar nasional terpadu merupakan hal yang sangat penting untuk melepaskan potensi permintaan domestik, memfasilitasi aliran barang dan material secara efisien, meningkatkan alokasi sumber daya, dan sepenuhnya memanfaatkan keunggulan industri dan permintaan pasar.

Pedoman itu bertujuan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan menetapkan "garis merah" yang tegas untuk menghapus proteksionisme lokal, hambatan regional, dan praktik tidak adil dalam akses pasar, penawaran (tender), dan pengadaan pemerintah, ujar pejabat NDRC Wang Shancheng dalam sebuah konferensi pers, Selasa.

Otoritas daerah dilarang menggunakan langkah administratif atau pidana untuk mengintervensi sengketa ekonomi atau pelanggaran hak bisnis secara ilegal, urai pedoman itu, sembari menambahkan bahwa penegakan hukum atau administrasi lintas yurisdiksi yang melanggar hukum juga dilarang.

Pedoman itu menyatakan bahwa aliran barang dan material lintas regional tidak boleh dibatasi, dan proses penawaran serta pengadaan pemerintah harus menghindari pembatasan atau penunjukkan paten, merek dagang, merek, bagian, asal, atau pemasok tertentu.

Dokumen itu juga menyerukan pembentukan platform layanan publik jaminan sosial nasional terpadu, yang memungkinkan warga mengakses jaminan sosial di daerah tempat mereka bekerja kendati tidak mengantongi izin domisili setempat.

Wang mengatakan saat ini sedang dilakukan upaya untuk merevisi dan memublikasikan daftar negatif baru terkait akses pasar guna lebih mengoptimalkan manajemen akses pasar.

"Jauh dari kesan tertutup atau terisolasi, pasar nasional terpadu merupakan pasar yang berorientasi global dan sangat terbuka," tutur Li Weizheng, pejabat dari Kementerian Perdagangan Tiongkok, dalam konferensi pers itu.

Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menyederhanakan akses pasar investasi asing. Khususnya, daftar negatif nasional untuk investasi asing tahun 2024 menghapus segala pembatasan akses pasar untuk para investor asing di sektor manufaktur. Hal ini menjadi langkah terobosan bagi produsen global yang memasuki perekonomian Tiongkok.

Selain mengurangi hambatan, berbagai upaya sedang dilakukan untuk menyempurnakan lingkungan bisnis dengan memastikan perlakuan nasional bagi perusahaan-perusahaan yang didanai asing dalam hal akses terhadap faktor produksi, pengajuan lisensi, penetapan standar, dan pengadaan pemerintah.

Li menyatakan bahwa sejak awal 2024, Kementerian Perdagangan Tiongkok telah menggelar 15 roundtable perusahaan asing, mengatasi lebih dari 370 isu yang dikemukakan oleh perusahaan asing demi memastikan kesuksesan mereka di pasar Tiongkok.

Secara khusus, Li menyoroti bahwa dalam program tukar tambah otomotif, mobil baru dari merek-merek asing menyumbang lebih dari 35 persen penjualan, mendorong pertumbuhan penjualan yang pesat bagi produsen otomotif yang didanai asing.

Ke depannya, negara itu akan terus memperluas keterbukaan tingkat tinggi untuk menarik sumber daya global melalui sirkulasi domestik yang lancar dan menyediakan platform yang lebih luas bagi berbagai entitas bisnis, demikian Wang.