Perkembangan UMKM Terkendala Akses Modal

JAKARTA - Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini terkendala sejumlah faktor, salah satunya keterbatasan modal dan sulitnya mengakses pembiayaan. Bahkan, rasio pembiayaan lembaga keuangan formal seperti perbankan untuk UMKM saat ini hanya 19 persen dari target 30 persen pada 2024.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Rabu (16/10), menjelaskan rendahnya realisasi pembiayaan kepada UMKM ini salah satunya disebabkan perbankan menerapkan kewajiban kolateral atau jaminan saat mengajukan pinjaman.

"Indonesia menjadi salah satu negara dengan rasio pembiayaan perbankan kepada UMKM paling rendah. Bandingkan dengan Korea Selatan yang rasio kreditnya lebih dari 80 persen, bahkan Malaysia dan Thailand sudah lebih dari 40 persen," kata Teten.

Karenanya, Teten mendorong agar perbankan mulai melakukan perubahan dalam skema pembiayaan bagi UMKM khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia berharap perbankan dapat menggunakan data sekunder seperti data telekomunikasi atau PLN terhadap calon nasabahnya sehingga tidak diperlukan lagi kolateral. Hal ini dibutuhkan untuk mengakselerasi pembiayaan bagi UMKM sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Bank juga selalu menggunakan data history credit, data SLIK (sistem layanan informasi keuangan), lalu bagaimana UMKM yang belum terhubung ke bank pasti tidak ada riwayat kreditnya. Maka kami usulkan skema pembiayaan dengan sistem credit scoring. Kalau yang usaha besar kami fasilitasi mencari pembiayaan di bursa efek melalui IPO," kata dia.
Halaman Selanjutnya....