Perhutanan Sosial: Evolusi Upaya Negara Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan untuk Masyarakat

Terus Dorong Pengembangan

Pemerintah terus mendorong pengembangan usaha bagi kelompok-kelompok yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dalam hal peningkatan kapasitas tata kelola hutan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha."Karena targetnya yaitu better farming, better business dan better living," ujar Menteri Siti.

Pada saat ini, telah terbentuk 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah melakukan pengelolaan dan usaha pemanfaatan hutan berdasarkan potensi hutannya.

"Capaian ini cukup menggembirakan, dan harus terus kita dorong untuk dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, dan khususnya bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah atau di desa," kata Menteri Siti.

Pada aspek ekonomi, perhutanan sosial telah memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai transaksi ekonomi KUPS pada tahun 2023 yang tercatat melalui sistem informasi GoKUPS mencapai 1,13 triliun rupiah atau sekitar 102,7% dari target yang ditetapkan sebesar 1 triliun rupiah. Pada tahun 2024 ini target nilai ekonomi tersebut semakin ditingkatkan menjadi sebesar 1,5 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....