Pergantian Direksi BUMN

Niat Kementerian BUMN memang baik karena bertujuan untuk mixing pengetahuan dan keahlian antarcalon direksi dari internal BUMN serta calon direksi dari bank talent-pool. Namun belakangan, kader direksi dari internal BUMN diganti saat RUPST/LB atau hanya menyisakan satu direktur. Dampaknya, mata rantai transfer pengetahuan bisnis inti BUMN menjadi hilang terhadap direksi baru.

Tambah lagi, model kepemimpinan direksi BUMN berasal dari talent pool sangat normatif dan berjarak karena perbedaan budaya. Dalam rangka menghindari friksi tingkat teknis operasional, para direksi baru tersebut memisahkan kantor dan mendesain model komunikasi berjarak.

Dalam rangka menambah perisai direksi, fenomena terbaru bahkan mengimplementasikan kebijakan rekrutmen tenaga profesional (pro hire) pada jabatan eselon-eselon tinggi satu tingkat di bawah direksi. Saat ini semakin banyak tenaga pro hire yang menyertainya. Alasan klasik karena karyawan talent dari dalam BUMN tersebut tidak memenuhi kualifikasi. Alasan lain, dalam rangka menaikkan efisiensi produksi dan alasan terbaru dalam rangka memutus mata rantai konspirasi direksi sebelumnya.

Padahal kehadiran pro-hire sebetulnya sudah dilarang Kementerian BUMN dalam Surat Edaran (SE) No SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Sejenisnya. Akal sehatnya, mempekerjakan staf saja dilarang atau tidak boleh, apalagi menempatkannya dalam struktur organisasi permanen.

Kondisi BUMN akhirnya menjadi suam-suam kuku dan menghangat berbarengan dengan kontestasi politik menuju pertarungan akbar Pilpres 2019. Direktur baru enggan menanggung risiko hukum dari direktur sebelumnya. Kebijakan strategis warisan jangan harap akan diteruskan, meskipun berpotensi menghentikan operasional BUMN tersebut karena perbedaan patron politik yang berbeda antara direksi lama dan baru.
Halaman Selanjutnya....