Pergantian Direksi BUMN

Tidak hanya pribadi mantan direksi BUMN ditersangkakan, bahkan BUMN Nindya Karya (NK) menjadi tersangka korupsi institusi BUMN pertama kali sejak 13 April 2018 oleh KPK. Jika institusi menjadi tersangka, jelas bahwa kompetensi direksi rekrutan talent pool sama sekali tidak memenuhi kualifikasi.

Berdasarkan Peraturan MA No 13/2016, perbuatan direksi memenuhi pidana korporasi jika sekurang-kurangnya ada salah satu unsur. Ini terjadi pada BUMN NK. Direksi NK saat itu membiarkan korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan tindak pidana. Mereka juga tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, menghindari dampak lebih besar.

Pada kasus pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan karena pipa minyak mentah BUMN Pertamina pun terlihat gejala gagap kompetensi pada direksi dan pejabat eselon di bawah. Awalnya mereka saling bertahan bukan dari minyak mentah Pertamina. Mereka malah menuduh korporasi lain.

Keterlambatan respons karena inkompeten tersebut dibayar sangat mahal oleh rakyat di sekitar Teluk Balikpapan. Dampak pencemaran luar biasa besar. Ada sekitar 17.000 hektare hutan mangrove terdampak dan mangrove muda potensial mati. Habitat dan ikan pesut mati dan rusak, terlihat indikasi bahwa ikan pesut berpindah ke hulu yang menunjukkan ekosistemnya tercemar berat. Sementara itu, dari sisi ekonomi, sedikitnya 162 perahu nelayan tidak beroperasi. Melihat semakin seringnya BUMN terkooptasi dalam lingkaran permasalahan tata kelola operasional yang tidak patut dan tidak profesional, membawa pesan bahwa pengisian direksi BUMN menyimpan persoalan serius.

Niat Baik
Halaman Selanjutnya....