Penyelenggara Pemilu Tidak Profesional

JAKARTA - Penyelenggara pemilu dinilai tidak profesional. Mereka banyak melanggar prinsip-prinsip profesionalitas. Penilaian ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, di Jakarta, Kamis (16/12).

"Prinsip profesionalitas menjadi paling banyak dilanggar oleh penyelenggara pemilu," tandasnya. Hal ini diketahui dari banyaknya laporan yang masuk. Dari laporan tersebut, paling banyak menyangkut ketidakprofesionalitasan penyelenggara pemilu.

Semoga ke depan ini bisa diperbaiki. Tata kelola pemilu-pemilu dibenahi. Salah satu domain pemilu adalah administrasi. "Administrasi pemilu agar ditertibkan. Jangan dianggap perkara gampang, sepele," kata Muhammad.

Dia mengingatkan, administrasi pemilu menentukan seluruh aspek dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Semuanya akan sangat menentukan. Jadi kita mengharapkan aspek proporsionalitas terus menjadi perhatian dan dibenahi.

Persoalan lainnya yang menjadi catatan DKPP, soal penguatan komitmen-komitmen integritas, kode etik, kode perilaku dari penyelenggara pemilu. Ini harusnya menjadi doktrin setiap penyelenggara di mana pun. Mereka harus menjaga perilaku, pernyataan gestur, hubungan dengan peserta pemilu. Relasi-relasi itu harus dijaga dengan baik secara profesional.

Sedangkan anggota DKPP, Ida Budhiati, menambahkan, profesionalitas menjadi tantangan besar yang dihadapi penyelenggara pemilu. Sepanjang 2021, DKPP telah memeriksa 162 teradu terkait dugaan pelanggaran kode etik prinsip profesionalitas.

"Prinsip profesionalitas paling banyak dilanggar oleh penyelenggara pemilu," ungkap Ida Budhiati.

Selain profesionalitas, 75 teradu telah diperiksa DKPP atas dugaan melanggar berkepastian hukum. DKPP telah merehabilitasi sebanyak 397 dari 633 teradu yang diputus. Jumlah putusan rehabilitasi tahun ini naik menjadi 62,8 persen dari tahun lalu sebanyak 56,7 persen.

Anggota DKPP lain, Didik Supriyanto, menginformasikan bahwa pihaknya meluncurkan aplikasi sistem informasi kode etik penyelenggara pemilu. Langkah ini sebgai upaya memanfaatkan teknologi secara maksimal agar membantu proses penganan kode etik penyelenggara pemilu.