Pengelolaan Bumdes Harus Dievaluasi

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh Indonesia. Hal itu untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan dana desa yang disalurkan ke Bumdes.

Tak hanya itu, maraknya kasus korupsi dana desa semestinya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi penggunaan anggaran tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menilai terlalu banyak alokasi dana desa untuk modal Bumdes. Padahal, tidak semua dana desa diperuntukan buat Bumdes. "Harus ada evaluasi total terhadap manajemen pengelolaan Bumdes," ungkapnya, di Jakarta, Senin (28/8).

Dia menekankan evaluasi ini sangat penting karena sumber keuangan Bumdes berasal dari dana negara, sehingga perlu adanya pengawasan dan audit secara menyeluruh. "Saya sangat khawatir apabila hampir 80 persen dana desa masuk di modal Bumdes, padahal dana desa sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk Bumdes. Bumdes itu sifatnya sementara. Dana desa itu seharusnya digunakan untuk kepentingan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat di desa dengan menggerakkan ekonomi," jelasnya.

Hamka menegaskan penting untuk menilai sejauh mana efek keberadaan Bumdes terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Menurutnya, keberhasilan ekonomi desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Halaman Selanjutnya....