Pendanaan Non APBN Terus Digali

Jakarta - Pemerintah mengembangkan sejumlah instrumen pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan dana sangat besar, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayainya sangat terbatas.

"Kita hanya membicarakan instrumen apa lagi yang bisa kita kembangkan supaya keikutsertaan masyarakat dan swasta bisa lebih besar dalam pembiayaan, terutama infrastruktur," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, seusai rapat koordinasi soal sistem pembiayaan di Jakarta, Selasa (12/9).

Darmin mencontohkan skema konsesi terbatas atau limited consession scheme (LCS) yang masih dirancang oleh pemerintah. Skema tersebut menawarkan pemberian konsesi kepada swasta di aset infrastruktur yang sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan. LCS memang dirancang untuk menarik keterlibatan swasta dalam membiayai proyek infrastruktur.

"Intinya kita itu cari instrumen yang masih bisa dikembangkan dan ditambah agar keikutsertaan masyarakat dan swasta makin luas. Supaya apa? Supaya jangan semuanya APBN karena APBN itu pada akhirnya terbatas," kata Darmin. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat menyinggung soal variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang relatif terbatas.

Skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta. PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema creative financing, sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).
Halaman Selanjutnya....