Penanganan Pencemaran Air Jadi Prioritas Pemprov DKI

Daerah yang belum terlayani air bersih adalah kawasan pesisir barat dan timur serta kawasan selatan.

JAKARTA - Penanganan pencemaran air di Jakarta menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hampir sebagian besar air tanah yang ada di kawasan pesisir berkualitas buruk. Namun, layanan air pipa PAM Jaya pun belum menjangkau kawasan itu.

"Karena pencemaran berat di Jakarta itu naik signifikan. Datanya menunjukkan itu. Kita ingin balik ini, sehingga tempat-tempat di pesisir tidak mengalami masalah seperti sekarang (air asin)," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jum'at (7/9).

Diakuinya, permasalahan air di Ibu kota menjadi tantangan berat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Cakupan air bersih perpipaan hanya mencapai 60 persen. Bahkan, kualitas air baku dan air tanah di Jakarta pun cukup mengkhawatirkan.

"Jam, salah satu tantangan besar di Jakarta memang tentang air. Baik air yang kita gunakan untuk air bersih, air grey water, air abu-abu (air limbah rumah tangga yang bercampur detergen serta lainnya), dan air limbah," katanya.

Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perairan, yakni PAM Jaya dan PAL Jaya, sedang menyusun roadmap penanganan air limbah di Jakarta. Roadmap itu diperlukan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait saling bersinergi dengan BUMD.

"Ini kita akan siapkan untuk penanganan air limbahnya. Kita kemarin sudah menyusun satu langkah awal. Semuanya bekerja menyusun road map. Mudah-mudahan dalam jangka pendek ini selesai," tegasnya.

Perpipaan Air

Manajer Senior Teknik dan Pelayanan PAM Jaya, Elly Dermawati mengatakan, 40 persen warga Ibu Kota belum terlayani air bersih perpipaan. Area yang belum terlayani itu sebagian besar di kawasan pesisir barat dan timur serta kawasan selatan. Namun, kawasan pesisir ini menjadi prioritas karena warganya membutuhkan air bersih.

"Pencemaran yang tidak bisa diobati atau diolah itu asin. Sehingga, warga kawasan pesisir yang belum terjangkau pipa, harus beli air curah. Karena air tanahnya asin. Kalau di selatan itu, kondisi air tanah masih bagus. Walaupun ada ecoli, itu bisa mati dengan cara direbus," katanya.

Rencananya, kata Elly, air bersih untuk kawasan pesisir akan dipasok dari sistem pengolahan air minum (SPAM) Hutan Kota. Namun, pihaknya terkendala oleh proses perijinan pembangunan jaringan pipa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Imbasnya, jaringan pipa itu belum bisa dibangun hingga kini.

"Perizinan itu untuk beberapa paket pekerjaan, sesuai trase yang kita ajukan. Sejak awal tahun, hingga kini belum juga turun izinnya. Panjang jaringan pipa mencapai 120 kilometer, bisa melayani 30 ribu pelanggan baru," jelasnya.

Dia mengungkapkan, jaringan pipa air dari SPAM Hutan Kota ini akan melayani masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Kamal Muara, Kamal, Pegadungan, Tegal Alur, Muara Angke dan Muara Baru. Anggaran yang diperlukan mencapai Rp 450 miliar. Dana ini berasal dari penanaman modal pemerintah daerah (PMD) tahun 2017 sebesar 300 miliar dan usulan PMD tahun 2018 sebesar 150 miliar.

Pin/P-5