Penambahan Utang Tak Disertai Aktivitas Produksi yang Hasilkan Devisa

Masalah utama terkait utang Indonesia adalah bukan pada penambahan utangnya, tetapi penambahan utang yang tak disertai dengan peningkatan produktivitas dalam aktivitas produksi yang menghasilkan devisa. Yang ada justru jauh dari kegiatan itu, banyak disia-siakan untuk aktivitas ekonomi konsumtif yang berbasis impor.

Demikian pendapat dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang dihubung Koran Jakarta, Minggu (27/6).

Menurut Bhima, ketika penerbitan utang valas naik maka pemerintah sudah seharusnya mencari jalan untuk mendorong sektor manufaktur berorientasi ekspor, dan menyiapkan tenaga kerja yang ber-skill tinggi sehingga devisa yang dihasilkan bisa menutup kebutuhan valas untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri.

Karena itu menurut Bhima, pemerintah perlu segera melakukan renegoisasi pembayaran utang. Ia mencatat, IMF dan Bank Dunia telah berkomitmen mengurangi beban utang negara-negara yang terdampak pandemi. Komitmen ini juga didukung pernyataan Antonio Guterres, sekjen PBB yang meminta kepada para kreditur agar utang negara berpendaptan menengah ditunda pembayarannya hingga 2022.

Indonesia saat ini juga turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah kebawah karena pandemi. Karena turun kelas (downgrade) maka Indonesia, menurut Bhima, masuk dalam kategori negara yang pembayaran utangnya bisa ditunda.
Halaman Selanjutnya....