Penambahan Utang Tak Disertai Aktivitas Produksi yang Hasilkan Devisa

"Langkah ini bisa dimulai dengan buka renegosiasi utang mirip seperti Paris Club atau skenario debt swap. Pemerintah kan pernah coba skenario debt swap yakni menukar utang yang ada dengan program misalnya dengan Jerman soal pendidikan dan Italia soal rekonstruksi pascabencana tsunami Aceh. Apakah pandemi ini bukan bencana? Jelas ini bencana yang jadi kesempatan untuk kurangi beban utang bukan sebaliknya," papar Bhima.

Selanjutnya, pemerintah perlu segera mengurangi beban belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja barang. Di rata-rata daerah bahkan diatas 30 persen porsi belanja pegawai terhadap total APBD, ditemukan juga daerah dengan porsi belanja pegawai diatas 50 persen. Itu membuat belanja tidak produktif, padahal sebagian diperoleh dari penerbitan utang.

Dan, pemerintah juga mesti menekan celah korupsi baik di sisi penerimaan maupun sisi belanja pemerintah. "KPK harusnya dikuatkan untuk mengawal penerimaan pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maupun pada saat pencairan anggaran untuk meminimalisir kebocoran anggaran," tandas Bhima, lulusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu.

Empat Solusi
Halaman Selanjutnya....