Pemimpin Harus Punya Inisiatif

Rakornas jajaran Kesbangpol daerah sangat penting, karena aparatur harus sama persepsinya. Selaian itu mengingatkan pimpinan daerah bila dia enggak ngerti tugasnya sebagai kepala daerah.

Yogyakarta - Menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan tidak hanya tanggung jawab aparat keamanan. Tapi itu juga adalah kewajiban pemimpin di daerah. Karena itu, pemimpin jangan diam di belakang meja. Namun harus punya banyak inisiatif. "Pemimpin enggak hanya menunggu tapi harus ada inisiatif demi keamanan masyarakat," kata Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat membuka acara Rakornas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Yogyakarta, Kamis (21/9).

Pemimpin menurut Sri Sultan, harus pintar dan luwes berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, dimana besar pengaruhnya informasi di dunia maya bisa memicu gejolak. Tentu itu bakal jadi beban pemerintah. Karena itu pemerintah, harus punya pemetaan kerawanan.

"Kami enggak mau kecolongan terjadinya konflik karena hasutan atau karena kesalahpahaman," kata dia. Sri Sultan pun kemudian bercerita. Kata dia, 4-5 tahun lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta pernah mencoba meminta Kapolda DIY untuk memerintahkan Babinsa berkantor 5 hari di kantor camat atau desa.

Tujuannya supaya mereka dikenal masyarakat, dimana dia berada. "Tahun ini kami bentuk Jogoboro warga di 210 desa, mereka akan didik kepolisian dan TNI untuk melaksanakan tugasnya. Tapi bukan di bawah lurah. Tugas mereka menginformasikan dan mendata orang-orang yang enggak kenal yang datang ke desa," katanya.

Para Jogoboro ini pula yang mencium, jika ada potensi gejolak diantara warga, atau adaindikasi narkoba dan teroris. Contoh lain Jogoboro ada di Malioboro. Jadi masyarakat sendiri yang bisa mengkondisikan warga. Mereka sendiri. "Kami ingin membangun kemandirian civil society dan bisa mengatakan tidak atau iya bagi sesuatu yang dianggap baik atau tidak. Faktanya Jogoboro evektif. dulu ada pencurian kamera orang asing. Sekarang kasus pencurian dan kriminal sangat kecil dan bisa dikontrol," tuturnya.

Sri Sultan menambahkan, Rakornas yang diikuti jajaran Kesbangpol daerah sangat penting, karena aparatur harus sama persepsinya. Terutama menghadapi dua agenda besar Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. "Saya berharap bapak dan ibu yang hadir di sini punya keberanian mengingatkan pimpinan daerah bila dia enggak ngerti tugasnya sebagai kepala daerah," katanya. Jangan sampai kata dia, ketika terjadi problem atau konflik, misalnya yang dipicu oleh isu agama, yang bekerja hanya Kapolda atau Kapolres.Tapi, walikota serta gubernur atau bupati juga harus ikut berperan memadamkan itu. Karena punya tanggung jawab yang sama.

Samakan Persepsi

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo mengatakan rapat koordinasi tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara jajaran pemerintah dan Pemda. Sehingga bisa menyamakan persepsi dalam menangani berbagai agenda kerja. Misalnya, yang harus dihadapi dalam waktu dekat persiapan pelaksanaan Pemilu 2019. "Pembinaan dan pemberdayaan serta monitoring evaluasi terhadap ormas dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat penting," kata dia.

Soedarmo berharap, terjadi sinergi antara seluruh pemangku kebijakan. Koordinasi pun harus diperkuat. Sehingga, penanganan konflik sosial yang mungkin terjadi, bisa secepatnya dilakukan. Tidak hanya itu, sangat perlu penguatan kelembagaan berbagai forum misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta penanganan narkotika.

"Itu bagian dari penguatan karakter bangsa. Bagian dari revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila," tuturnya. Suasana kondusif, kata dia, sangat penting diwujudkan. Ada dua agenda besar yang akan dihadapi, Pilkada serentak pada 2018 dan Pemilu serentak pada 2019. Tentu ini, memerlukan kewaspadaan dari semua pihak. ags/AR-3