![Pemilu dan Kaum Oligark](https://koran-jakarta.com/images/article/php6doojc_resized.jpg)
Pemilu dan Kaum "Oligark"
![Pemilu dan Kaum Oligark](https://koran-jakarta.com/images/article/php6doojc_resized.jpg)
Kekuasaan politik di Indonesia setali tiga uang antara pemerintah, media, dan kaum oligark. Perilaku kaum oligark dalam konstelasi politik ada beberapa poin kunci dan asumsi untuk mengamati perilaku mereka. Oligark punya sumber daya kekayaan yang melimpah. Mereka mempunyai kepentingan atas bisnis. Keterlibatan oligark dalam politik hanya jembatan usaha memengaruhi kebijakan agar menguntungkan dirinya. Dalam perseteruan politik yang menang menetapkan oligarki kekuasaan.
Politik dan kekayaan sebagai dua modal utama kekuasaan politik, di samping dukungan rakyat. Itu berarti untuk menjadi penguasa nasional atau daerah dibutuhkan dana tidak sedikit. Modal kekuatan politik saja tidak cukup. Dalam masyarakat mengambang seperti Indonesia, peran dana sangat penting. Politik belum rasional karena perlu dukungan dana besar.
Dana ini akan menentukan tidak saja di tingkat partai politik, tetapi cara seorang kandidat yang sebelumnya tidak diperhitungkan bisa mempunyai elektabilitas tinggi. Saat masih menjadi Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) tidak begitu dikenal dalam lingkup nasional saat diminta Prabowo Subianto menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan PDIP sekalipun masih ragu mendukungnya. Namun demikian, dengan dukungan politik tinggi dan tentu saja dana yang tidak sedikit, dia dipoles agar layak menjadi gubernur di ibu kota negara. Dalam hal ini peran kaum oligark tidak bisa dipandang sebelah mata. Waktu mendukung Jokowi jadi gubernur, tentu saja Prabowo mengharapkan lebih dari sekadar dukungan politik.
Namun dukungan dalam skala lebih luas, yakni presiden. Meskipun dengan berbagai kepentingan, akhirnya justru Jokowi yang sebelumnya "dibawa" ke Jakarta, akhirnya menjadi seteru utama Pilpres 2014. Tak terkecuali, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kandidat kuat gubernur DKI. Dukungan kaum oligark tentu tidak akan sedikit. Bagaimana dengan Anis Baswedan? Tidak jauh berbeda. Sebagaimana Jokowi dan Ahok, Anis cukup duduk manis dan "mesin politiknya" yang bekerja. Tentu saja, ini tidak mengurangi kapabilitas serta elektabilitas ketiga orang itu.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya