Pemesan Lembaga Survei Harus Diumumkan

JAKARTA - Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Susetyo, sepakat dengan pernyataan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, agar lembaga survei dalam merilis hasil siginya menyebutkan siapa pemesan survei itu. Ini bertujuan untuk transparansi dan pertanggungjawaban lembaga survei itu pada publik.

Bahkan, menurut Karel, survei pesanan, harusnya tak boleh dipublikasikan ke publik. Hanya survei independen yang boleh dipublikasikan. "Sudah sejak lama survei menjadi salah satu instrumen pemenangan. Hasil survei membentuk opini publik yang memiliki pengaruh pada orientasi pemilih. Karena itu, lembaga survei harus transparan kepada publik," kata Karel, di Jakarta, Rabu (21/3).

Menurut Karel, saat ini banyak sekali lembaga survei yang seharusnya independen, secara bersamaan menjadi konsultan politik dalam pilkada. Artinya, mereka merangkap sebagai pollster dan konsultan sekaligus. Kalaupun ada yang terpisah, mereka kerap terafiliasi atau menjadi satu dalam grup bisnis.

"Lembaga-lembaga survei seperti itu seharusnya dilarang memublikasi hasil surveinya kepada publik. Hanya lembaga survei yang benar-benar independenlah yang boleh merilis hasil surveinya," tegas Karel.

Masyarakat Bingung
Halaman Selanjutnya....